Go Green..

Jakarta, Kompas - Rencana Bank Indonesia untuk membentuk referensi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS di pasar domestik semakin matang. Bank Indonesia sudah menentukan prinsip yang digunakan, yakni nilai tukar realisasi.

”Dengan demikian, nilai tukar yang dijadikan acuan sesuai transaksi yang digunakan bank,” kata Asisten Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/3).

Seluruh bank devisa akan terlibat dalam penentuan referensi itu. Pertimbangannya, tidak banyak bank yang bertransaksi mata uang rupiah-dollar AS dalam jumlah besar.

Nantinya, nilai tukar realisasi dari transaksi setiap bank devisa akan dikumpulkan. Kemudian, dihitung rata-ratanya sehingga didapatkan nilai rata-rata tertimbang. Angka ini mencerminkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan sebaliknya, yang ada di pasar.

Data nilai tukar dikumpulkan hingga pukul 09.45 WIB, kemudian nilai tukar referensi untuk hari itu diterbitkan pukul 10.00.

Perry menyebutkan, sebelum referensi itu diberlakukan, Bank Indonesia masih harus menyiapkan sejumlah hal. Di antaranya peraturan Bank Indonesia yang menaungi penerapan referensi nilai tukar tersebut.

Jika referensi ini diberlakukan, BI yakin akan memengaruhi pergerakan non-delivery forward (NDF), yang selama ini digunakan sebagai acuan domestik. NDF ini dilakukan di Singapura.

Sementara itu, pengamat pasar keuangan Yanuar Rizky berpendapat, sebenarnya harus ada kombinasi model referensi, deregulasi, atau restrukturisasi pasar, dan penegakan hukum dalam penerapan kebijakan nilai tukar. Kombinasi tiga hal ini untuk menjamin bank hanya menggunakan referensi yang diupayakan BI.

”Kalau tidak, ada risiko bank bermain di dua kaki, yakni dua pasar berbeda, untuk mencari selisih nilai tukar di perdagangan hari itu,” kata Yanuar.

Pasalnya, selama ini ada persoalan mendasar mengenai struktur pasar uang, yakni formal antarbank, pasar yang melibatkan jasa pertukaran uang, bahkan ada yang mengacu ke NDF. Dengan demikian, saran Yanuar, harus ditegaskan agar uang beredar masuk ke pasar uang di bank.

Nilai tukar rupiah berdasarkan kurs tengah BI kemarin sebesar Rp 9.703 per dollar AS. (idr)

JAKARTA, KOMPAS.com — Krisis pasokan bawang putih yang terjadi di pasaran adalah imbas keterlambatan penerbitan rekomendasi impor produk hortikuktura (RIPH). Hal itu terjadi karena ketergantungan pasokan bawang putih masih sangat tinggi. Untuk semester I, rekomendasi impor diputuskan sebanyak 160.000 ton.

Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, Selasa (12/3/2013), mengatakan memang ada keterlambatan penerbitan RIPH sehingga kegiatan importasi bawang putih terganggu. Keterlambatan tersebut disebabkan daftar importir terdaftar untuk pengimpor bawang putih terlambat masuk ke Kementerian Pertanian.

"Tidak hanya itu, jumlah importirnya juga melonjak. Tahun lalu hanya ada 70 importir yang mengajukan impor bawang putih, tetapi saat ini melonjak menjadi 130 lebih IT. Hal itu berdampak pada proses verifikasi," katanya.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Srie Agustina mengatakan, sesuai dengan RIPH yang diputuskan Kementan, kuota impor bawang putih untuk semester I tahun ini sebanyak 160.000 ton.

"Saat ini sudah diterbitkan 16 surat persetujuan impor untuk bawang putih sebanyak 29.136 ton. Dalam proses masih ada 26 perusahaan untuk mendapatkan SPI sebanyak 35.274 ton bawang putih," paparnya.

Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang tahun 2012, Indonesia mengimpor 415.000 ton bawang putih dari beberapa negara dengan nilai 242,3 juta dollar AS. Mayoritas bawang putih impor datang dari China yaitu sebanyak 410.100 ton dengan nilai 239,4 juta dollar AS.

Secara terpisah, Wakil Ketua Gabungan Importir Hasil Bumi Indonesia Bob Budiman mengatakan sinyalemen praktik kartel dalam perdagangan bawang putih patut ditindaklanjuti. "Kami menduga ada permainan kartel hampir mirip pembagian kuota daging," ungkapnya.