Go Green..

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Harry Warganegara Harun menilai pengelolaan tahun politik yang kurang tepat dapat berpotensi pada kemunduran kemampuan negara dalam bersaing di kancah global.

"Memasuki 2013, banyak opini bermunculan, namun jika tidak dikelola secara tepat, ini akan berdampak pada kemunduran persaingan ekonomi global," katanya dalam diskusi politik Forum Indonesia Muda 2013 yang bertajuk "Peran Pemimpin Muda dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Ekonomi Tahun 2014 menjelang Asean Economic Community 2015" di Jakarta, Rabu (20/3/2013).

Harry menyebutkan, dari sisi politik, hukum dan keamanan faktor perbatasan wilayah masih menjadi isu sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. "Investor melihat jaminan keamanan dalam perbatasan tersebut sebelum mereka akan menanamkan modal," katanya.

Menurut Harry, faktor kepemimpinan juga sangat menentukan pertumbuhan ekonomi karena kebijakan-kebijakannya apakah mendukung investor atau tidak. "Faktor kepemimpinan juga sangat berpengaruh, seperti siapa yang berkuasa pada pemerintahan itu. Kita bisa lihat Singapura, Vietnam dan negara Asia lainnya," katanya.

Terkait Pemilu 2014, dia menyebutkan banyak tokoh bermunculan termasuk tokoh muda yang berpotensi dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional. "Menuju 2014 dimana pesta demokrasi negeri diadakan, ada persaingan untuk menduduki posisi-posisi tertentu di pemerintahan, baik senior maupun kaum muda," katanya.

Karena itu, dia menegaskan Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan harus mampu menjadi pemimpin dalam persaingan seiring dengan mulai berlakunya ASEAN Economic Community 2015. "Pemuda itu perekat dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus berperan mempersiapkan ekonomi bangsa dalam persaingan yang semakin dekat," katanya.

Dia mengatakan pihaknya mendorong pemuda Indonesia untuk pentas, baik di kancah regional maupun internasional. "Regionalisasi peningkatan daya saing, tantangan pemuda dan pemimpin muda memberikan kontribusi dalam daya saing nasional, baik untuk dirinya maupun untuk kompetitif lingkungannya," katanya.

Karena itu, menurut dia,  masyarakat saat ini tengah menunggu munculnya generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing dalam memajukan bangsa dengan mampu menjawab berbagai tantangan global.

Selain itu, dia berharap pengusaha muda mampu menciptakan fondasi yang kuat untuk menciptakan stabilitas nasional.

Sebelumnya, Pengamat Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Dewi Fortuna Anwar menilai stabilitas ekonomi sangat bergantung pada stabilitas politik di suatu negara. "Banyak orang bilang uang itu pengecut, dia tidak mau datang ke negara yang sedang dilanda keributan, artinya kondisi nasional politiknya tidak stabil," katanya.

Hal sama juga disampaikan pengusaha dan Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Anindya Bakrie mengatakan stabilitas ekonomi akan berjalan jika pemimpin suatu negara dapat menjamin keamanan lingkungan berbisnis. "Bisa menciptakan lingkungan dan iklim bisnis yang positif, artinya tidak mempersulit investor untuk membuka usaha dengan birokrasi berbelit-belit," katanya.

Jakarta, Kompas - Rencana Bank Indonesia untuk membentuk referensi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS di pasar domestik semakin matang. Bank Indonesia sudah menentukan prinsip yang digunakan, yakni nilai tukar realisasi.

”Dengan demikian, nilai tukar yang dijadikan acuan sesuai transaksi yang digunakan bank,” kata Asisten Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/3).

Seluruh bank devisa akan terlibat dalam penentuan referensi itu. Pertimbangannya, tidak banyak bank yang bertransaksi mata uang rupiah-dollar AS dalam jumlah besar.

Nantinya, nilai tukar realisasi dari transaksi setiap bank devisa akan dikumpulkan. Kemudian, dihitung rata-ratanya sehingga didapatkan nilai rata-rata tertimbang. Angka ini mencerminkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan sebaliknya, yang ada di pasar.

Data nilai tukar dikumpulkan hingga pukul 09.45 WIB, kemudian nilai tukar referensi untuk hari itu diterbitkan pukul 10.00.

Perry menyebutkan, sebelum referensi itu diberlakukan, Bank Indonesia masih harus menyiapkan sejumlah hal. Di antaranya peraturan Bank Indonesia yang menaungi penerapan referensi nilai tukar tersebut.

Jika referensi ini diberlakukan, BI yakin akan memengaruhi pergerakan non-delivery forward (NDF), yang selama ini digunakan sebagai acuan domestik. NDF ini dilakukan di Singapura.

Sementara itu, pengamat pasar keuangan Yanuar Rizky berpendapat, sebenarnya harus ada kombinasi model referensi, deregulasi, atau restrukturisasi pasar, dan penegakan hukum dalam penerapan kebijakan nilai tukar. Kombinasi tiga hal ini untuk menjamin bank hanya menggunakan referensi yang diupayakan BI.

”Kalau tidak, ada risiko bank bermain di dua kaki, yakni dua pasar berbeda, untuk mencari selisih nilai tukar di perdagangan hari itu,” kata Yanuar.

Pasalnya, selama ini ada persoalan mendasar mengenai struktur pasar uang, yakni formal antarbank, pasar yang melibatkan jasa pertukaran uang, bahkan ada yang mengacu ke NDF. Dengan demikian, saran Yanuar, harus ditegaskan agar uang beredar masuk ke pasar uang di bank.

Nilai tukar rupiah berdasarkan kurs tengah BI kemarin sebesar Rp 9.703 per dollar AS. (idr)

JAKARTA, KOMPAS.com — Krisis pasokan bawang putih yang terjadi di pasaran adalah imbas keterlambatan penerbitan rekomendasi impor produk hortikuktura (RIPH). Hal itu terjadi karena ketergantungan pasokan bawang putih masih sangat tinggi. Untuk semester I, rekomendasi impor diputuskan sebanyak 160.000 ton.

Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, Selasa (12/3/2013), mengatakan memang ada keterlambatan penerbitan RIPH sehingga kegiatan importasi bawang putih terganggu. Keterlambatan tersebut disebabkan daftar importir terdaftar untuk pengimpor bawang putih terlambat masuk ke Kementerian Pertanian.

"Tidak hanya itu, jumlah importirnya juga melonjak. Tahun lalu hanya ada 70 importir yang mengajukan impor bawang putih, tetapi saat ini melonjak menjadi 130 lebih IT. Hal itu berdampak pada proses verifikasi," katanya.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Srie Agustina mengatakan, sesuai dengan RIPH yang diputuskan Kementan, kuota impor bawang putih untuk semester I tahun ini sebanyak 160.000 ton.

"Saat ini sudah diterbitkan 16 surat persetujuan impor untuk bawang putih sebanyak 29.136 ton. Dalam proses masih ada 26 perusahaan untuk mendapatkan SPI sebanyak 35.274 ton bawang putih," paparnya.

Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang tahun 2012, Indonesia mengimpor 415.000 ton bawang putih dari beberapa negara dengan nilai 242,3 juta dollar AS. Mayoritas bawang putih impor datang dari China yaitu sebanyak 410.100 ton dengan nilai 239,4 juta dollar AS.

Secara terpisah, Wakil Ketua Gabungan Importir Hasil Bumi Indonesia Bob Budiman mengatakan sinyalemen praktik kartel dalam perdagangan bawang putih patut ditindaklanjuti. "Kami menduga ada permainan kartel hampir mirip pembagian kuota daging," ungkapnya.